Technopreneur Diharapkan Jadi Solusi Masalah Sosial

YOUNGSTERS.id - Program social technopreneur sangat penting untuk direalisasikan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial dengan cara pengembangan usaha berbasis teknologi.

Demikian disampaikan AAGN Puspayoga Menteri Koperasi dan UKM usai peringatan Hari Peduli Sampah Nasional bertajuk “Revolusi Mental Menuju Indonesia Bersih Sampah 2020” di Makassar, Sulawesi Selatan, baru-baru ini dilansir inilah.com.

Dia berharap pelaku usaha tidak hanya mengutamakan keuntungan semata, namun juga didorong bisa menyelesaikan masalah sosial seperti pengelolaan sampah. Ke depan, dia menambahkan, pengembangan usaha berbasis teknologi harus diperkuat sehingga prosea hilirisasi bisa berjalan lebih baik.

“Social technopreneur harus bisa mengarah ke industrialisasi. Nanti perlunya kerja sama dengan kementerian perindustrian dan pertanian untuk produk pangan dan hortikultura seperti cabai atau tomat dan lainnya,” katanya.

Selaini tu Kemekop&UKM juga mendorong pengelolaan bank sampah hingga menghasilkan produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomis. “Kita sudah lihat hasilnya (produk daur ulang) bagus-bagus. Ini harus terus didorong agar semua daerah bisa menghasilkan hasil daur ulang sampah semacam ini,” kata Puspayoga.

Pada kesempatan yang sama Menteri LHK Siti Nurbaya dan Direktur Utama BRI Asmawi Syam menyerahkan izin usaha mikro dan kecil (IUMK) dan KUR kepada 8 unit bank sampah dan disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Siti Nurbaya mengatakan, pengelolaan sampah menjadi solusi yang tepat untuk kondisi meningkatnya sampah hingga mencapai 64 juta ton di 2015. Sebanyak 11 persen dari total sampah tersebut disumbang oleh penggunaan plastik. “Jika sampah tidak dikelola dengan baik dan benar, maka itu tidak menimbulkan manfaat melainkan bisa menjadi bencana bagi kita semua,” katanya.

Hingga saat ini, tercatat ada 205 bank sampah yang telah mengantongi IUMK dari camat, yang memungkinkan pemiliknya untuk melakukan usaha jual beli sampah, dan mendapatkan fasilitas KUR dari bank berpelat merah dengan nominal terendah Rp5 juta dan maksimal Rp25 juta.

Selain mengantongi IUMK, pengusaha sampah juga disyaratkan memiliki bank Sampah sebagai syarat untuk menikmati dana KUR tanpa agunan. Tahun ini, Pemerintah kota (Pemkot) Makassar menargetkan 330 bank sampah, dari 250 jumlah bank sampah yang tersedia.

Makassar menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki regulasi yang mengatur harga sampah dengan pemisahan empat jenis sampah yakni sampah plastik, kertas, logam, dan botol (kaca).

Manfaat bank sampah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan berbagai program yang menyertainya seperti sampah tukar beras, sampah tukar voucher listrik, sampah tukar air galon di kepulauan, dan sampah tukar gas 3 kilogram (kg).

 

STEVY WIDIA