Kemenpar Siap Kembangkan 10 Destinasi Baru

Taman Nasional Wakatobi.(foto : nature.org)

YOUNGSTERS.id - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) ingin mengembangkan 10 destinasi wisata unggulan selain Bali. Untuk itu membutuhkan dana hingga Rp200 triliun. Dalam kurun waktu 2014-2019 pemerintah hanya mampu mensubsidi pembangunan infrastruktur di wilayah yang disebut sebagai “Bali Baru” ini.

Adapun destinasi wisata “10 Bali Baru” tersebut antara lain, Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Gunung Bromo, Mandalika, Pulau Komodo, Taman Nasional Wakatobi, dan Morotai.

“Kita fokus dulu 10 destinasi kita perlu dana kurang lebih USD20 miliar atau Rp200 triliun. Itu untuk government spending-nya hanya untuk investment di infrastruktur dan fasilitas seperi jalan, bandara dan fasilitas dasar lainnya,” demikian disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam pernyataan resmi Selasa (19/4/2016) di Jakarta.

Selain kebutuhan dana untuk 10 destinasi wisata prioritas pemerintah, Kemenpar masih membutuhkan investasi sektor swasta guna menunjang perkembangan pariwisata Indonesia. Bahkan kebutuhan tersebut juga meliputi sarana wisata serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Kebutuhan investasi di bidang pariwisata sangat besar karena akan membutuhkan tambahan 120 ribu kamar hotel, 15 ribu restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, 100 KEK, dan infrastruktur pariwisata lainnya,” jelas dia.

Dalam kurun waktu 2014-2019 pemerintah hanya mampu “mensubsidi” pembangunan infrastruktur di wilayah yang disebut sebagai “Bali Baru” ini.

Oleh karena itu, melalui kerjasama antara Kemenpar dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat meningkatkan peran lembaga jasa  keuangan dalam mengembangkan destinasi dan industri pariwisata di Indonesia. Serta mendungkung pencapaian target kunjungan 295 juta wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Tanah Air.

“Penandatanganan kesepatan kerjasama tersebut antara lain meliputi, mengkoordinasikan, mendorong kebijakan, dan harmonisasi peraturan yang dibutuhkan para pihak yaitu Kemenpar-OJK dalam rangka melaksanakan pengembangan destinasi dan industri pariwisata melalui peningkatan peran lembaga jasa keuangan,” tutup Arief.

 

STEVY WIDIA

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY